Koalisi Lintas Mahasiswa Soroti Operasional Trayek R-59 T.A 2026,Audit Investigasi Anggaran Subsidi

Suara Celebes.News Makassar  13 SEPTEMBER 2026 - Koalisi Lintas Mahasiswa yang dipimpin Kaharuddin menyoroti dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan angkutan pelayaran perintis Trayek R-59 TA 2026 Pangkalan Makassar Makassar meliputi Lintasan pelayaran Makassar – Bantaeng – Benteng Selayar – Jinato – Kayuadi – Jampea – Bonerate – Kalaotoa – Maumere, yang dioperasikan oleh PT Pelni menggunakan KM Sabuk Nusantara 85. Koalisi menilai terdapat sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan serius oleh aparat penegak hukum, khususnya terkait pelaksanaan operasional kapal, penggunaan anggaran, serta kesesuaian kegiatan pelayanan dengan ketentuan dan rute yang telah ditetapkan.

Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah dugaan bahwa KM Sabuk Nusantara 85 sering melakukan kegiatan embarkasi dan debarkasi penumpang serta bongkar muat barang di tengah laut, sementara terdapat pelabuhan singgah di wilayah Kepulauan Selayar. Kondisi tersebut dinilai perlu diperiksa untuk mengetahui apakah seluruh aktivitas operasional tersebut telah sesuai dengan trayek, ketentuan keselamatan pelayaran, standar pelayanan, serta dokumen perencanaan dan kontrak penyelenggaraan angkutan perintis TA 2026.

Koalisi Lintas Mahasiswa juga mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, serta Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT Pelni selaku operator angkutan perintis Trayek R-59. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk mengklarifikasi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban kegiatan operasional trayek tersebut.

Selain persoalan operasional kapal, Koalisi Lintas Mahasiswa mendesak APH melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap penggunaan anggaran, khususnya yang berkaitan dengan bahan bakar minyak (BBM), pembelian dan pengisian minyak pelumas, pengisian air tawar, serta pengadaan suku cadang kapal. Menurut Koalisi, komponen tersebut merupakan bagian penting dalam operasional kapal sehingga perlu dipastikan bahwa volume, harga, pembayaran, penggunaan, serta pertanggungjawabannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil dan dokumen administrasi yang sah.

Kaharuddin selaku pimpinan Koalisi Lintas Mahasiswa menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud menghakimi pihak mana pun, namun meminta adanya transparansi dan penegakan hukum terhadap setiap indikasi yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Koalisi meminta Aparat Penegak Hukum tidak hanya memeriksa aspek administratif, tetapi juga melakukan penelusuran terhadap aliran anggaran dan realisasi kegiatan di lapangan.

“Kami meminta APH segera melakukan penyelidikan secara objektif dan profesional. Pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran Trayek R-59 harus dimintai klarifikasi dan pertanggungjawaban apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya,” tegas Kaharuddin.

Koalisi Lintas Mahasiswa juga meminta Kementerian Perhubungan dan PT Pelni membuka informasi mengenai pelaksanaan Trayek R-59 TA 2026, termasuk dokumen perencanaan, kontrak atau perjanjian, realisasi perjalanan, penggunaan BBM, minyak pelumas, air tawar, suku cadang, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban anggaran.

Koalisi menegaskan akan terus melakukan fungsi kontrol sosial dan mengawal persoalan tersebut agar pengelolaan anggaran negara dalam penyelenggaraan pelayaran perintis benar-benar dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.